DINAMIKA INTERAKSI POLITIK: (Mengurai Proyeksi Pembuatan APBD dan RANPERDA di Kabupaten Maluku Barat Daya)

Authors

  • Wempy Homes Karey Universitas Pattimura
  • Yakob Godlif Malatuny Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN) Sentani

DOI:

https://doi.org/10.32585/cessj.v5i1.3861

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika interaksi politik antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan peraturan daerah di Kabupaten Maluku Barat Daya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Bupati, Wakil Bupati dan seluruh anggota DPRD, analisis dokumen kebijakan, dan observasi langsung terhadap proses pembuatan kebijakan. Interaksi politik antara kedua lembaga ini dibangun melalui proses negosiasi secara berkelanjutan demi menata kemajuan daerah Maluku Barat Daya ke arah yang lebih baik. Lembaga eksekutif yang menjalankan sistem pemerintahan di daerah, selalu berkolaborasi dengan lembaga legislatif dalam menghasilkan PERDA dan membahas APBD, dan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan harmonis, selalu berpatokan pada PERDA yang merupakan produk dari kedua lembaga.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Yakob Godlif Malatuny, Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN) Sentani

Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani

References

Diamond, L. (1999). Developing democracy: Toward consolidation. JHU Press.

Djafar, M. (2008). Demokratisasi, DPRD, dan Penguatan Politik Lokal. Jurnal Poelitik, 1(1).

Falah Parama, J., & Al-Fatih, S. (2021). Ke Dalam Rumpun Lembaga Eksekutif. In Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Vol. 4, Issue 1).

Fitriyah, N., Sarwoprasodjo, S., Sjaf, S., & Soetarto, E. (2019). Interaksi Politik Jawara dalam Pembangunan Perspektif Tindakan Komunikatif. Warta ISKI, 2(02). https://doi.org/10.25008/wartaiski.v2i02.40

Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2(1), 53–64.

Katherine, M. (2002). Communication Theories. Perspectives, Processes and Contexts. Boston: McGraw Hill.

Lord, H. &. (2019). Political Parties in the European Union. Palgrave.

Manan, F. (2017). Relasi Eksekutif - Legislatif Dalam Sistem Presidensial Multipartai di Indonesia. Jurnal Wacana Politik, 2(2). https://doi.org/10.24198/jwp.v2i2.14198

MD, M. M. (2000a). Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi). RInaka Cipta.

MD, M. M. (2000b). Demokrasi dan Konstitusi Indonesia : Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. In Jakarta: Rineka Cipta.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Suryadi, K. (2010). Inovasi dan Fungsi Nilai Komunikasi Partai Politik Bagi Penguatan Civic Literacy. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik.

Suryadi, K. (2017). Menak Senayan. Pustaka Jaya.

Suwanda, D., & Piliang, A. M. (2016). Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif. PT Remaja Rosdakarya.

Wahyudi, H. S. dan A. (2012). Analisa Yuridis Hubungan Kepala Daerah Dengan DPRD Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Sosial, 13(2), 14–23.

Wiyoso, Y., & Wasistiono, S. (2009). Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bandung: Fokus Media.

Yandra, R., & Sutrisna, E. (2013). Penyusunan APBD Berbasis Kinerja. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4,.

Published

2023-06-30

Issue

Section

Artikel